BREBES, Harianbrebes.com- Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Tri Murdiningsih membeberkan terkait program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Dia menyebut, banyak program penanggulangan kemiskinan yang belum terintegrasi secara maksimal.
“Baik melalui bantuan sosial atau program lainnya, menunjukkan belum terprogram secara baik dan belum terintegrasi dengan maksimal. Padahal, masalah akurasi pendataan itu berdampak pada akurasi program,” ungkapnya.
Menurutnya, kemiskinan di Kabupaten Brebes ini merupakan sebuah permasalahan yang menjadi sorotan banyak pihak. Hal ini, lanjutnya, mengingat sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Pendataan dari Dinsos Brebes terkait warga kategori miskin juga tidak akurat. Makanya harus ada pendataan ulang secara menyeluruh dengan melibatkan RT dan RW. Karena mereka yang berada di bawah yang lebih mengetahui kondisi warganya masing-masing,” jelasnya.
Politisi PDIP itu menegaskan, jika akurasi data dan efektivitas program yang bermasalah, sehingga programnya tidak solutif, dan banyak warga yang mestinya layak menerima bansos justru tidak menerima, dan warga tidak layak menerima tapi justru menerimanya.
“Permasalahan data dan disintegrasi bansos ini menyebabkan warga miskin yang berpendapatan terbawah malah tidak menerima satu pun jenis bansos. Padahal, seharusnya mereka bisa menerima program bansos dari aspek perlindungan sampai aspek pemberdayaan. Intinya, data warga miskin ekstrem harus benar-benar tervalidasi hingga tepat sasaran,” ucapnya.
Disisi lain, Ketua Fraksi PKB DPRD Brebes Musyafa menambahkan, Kabupaten Brebes yang jumlah penduduk terpadat se- Jawa Tengah ini bisa dipastikan memiliki permasalahan komplek terutama masalah kemiskinan dan pengangguran. Pihaknya menilai, selama dua periode kepemimpinan Idza-Narjo belum ada pergerakan yang siginifikan terkait perubahan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Meski demikian, kami mengucapkan selamat kepada Idza Priyanti dan Narjo atas sumbangsih terhadap Kabupaten Brebes selama 10 tahun menjabat Bupati dan Wakil Bupati. Kami rasa, permasalahan besar ini akan menjadi PR bagi pejabat yang nantinya akan memimpin Brebes,” tambahnya, Selasa, (13/12/2022).
Jika dilihat dari luas daerah dan jumlah penduduk yang terbesar di Jawa Tengah, Musyafa berharap, akan ada pemimpin Brebes yang memiliki inovasi dan tata kelola pemerintahan dengan manajemen yang baik.
“Agar Kabupaten Brebes ini menjadi lebih baik, Pemkab Brebes harus bisa lebih berinovasi. Oleh karena itu, Kami berharap nantinya Penjabat Bupati Brebes bisa lebih berinovasi dan memiliki manajemen yang baik. Tentunya, harus mempunyai visi misi yang baik untuk mengubah masyarakat Kabupaten Brebes dalam mengurangi kemiskinan yang masih sangat tinggi, mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti IPM yang rendah, angka kematian ibu dan anak yang masih sangat tinggi,” pungkasnya. (*/Gust)
