BREBES, Harianbrebes.com- Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Kabupaten Brebes masih memiliki dua persoalan yang terkenal, yakni kemiskinan ekstrim dan tingginya angka stunting. Keduanya menjadi alasan dirinya datang ke Brebes.
“Seperti kita ketahui, bahwa Kabupaten Brebes pada umumnya masih memiliki problem, dua (problem-red) yang paling terkenal. Yang pertama, kemiskinan ekstrim dan yang kedua, stunting,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat menyambangi Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Minggu (18/6/2023).
Salah satu alasan, Cak Imin menuturkan, salah satu alasan dirinya datang ke Brebes ialah ingin mengetahui lebih pasti apa yang sesungguhnya terjadi di Kabupaten Brebes.
“Kenapa Brebes yang hanya 3 Jam dari Jakarta kok masih ada kemiskinan ekstrim dan stunting? Ini merupakan keprihatinan kita dan semangat untuk kita bisa mengatasi dua persoalan itu dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Cak Imin menegaskan, dua persoalan itu bisa diatasi dengan dana desa yang ditambahkan hingga 5 Miliar. Karena, lanjutnya, pembangunan akan lebih efektif dan bebas korupsi.
“Dana desa sebesar 5 Miliar itu lebih menyentuh kebutuhan masyarakat desa terutama untuk mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem. Kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi, satu-satunya cara adalah dana desa diperbesar untuk mengatasi persoalan seperti stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Cak imin menjelaskan, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di desa-desa wajib melibatkan desa sebagai pelaku utama. Selain itu, perlu konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai program yang tersebar di kementerian atau lembaga untuk peningkatan kapasitas desa.
“Program ini nantinya dikonsolidasikan menjadi satu program yaitu pemberantasan kemiskinan ekstrem, stunting dan kesejahteraan warga desa,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.
Sebagai contoh, APBN 2023 mengalokasi anggaran ketahanan pangan lebih dari Rp 100 triliun, perlindungan sosial Rp 476 triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp 341 triliun, yang dilaksanakan oleh K/L.
“Jika direlokasi dan dimaksimalkan maka dana desa bisa ditambah menjadi Rp 5 miliar setiap desa,” ungkap Cak Imin.
