BREBES, harianbrebes.com – Program pengolahan sampah melalui TPS3R yang dimaksudkan dapat mengendalikan laju peningkatan volume sampah hingga kini hanya harapan saja.
Pasalnya bantuan yang diberikan pemerintah pusat Kementerian PUPR melalui aspirasi Dewan RI menuai sejumlah persoalan.
Kebanyakan desa penerima bantuan TPS3R belum memanfaatkan prasarana dan sarana yang didapatkan, dengan alasan ketiadaan biaya operasional.
Selain itu penerima TPS3R tahun 2023 ada yang mengaku tidak memiliki alat angkut sampah yang layak dan penunjang yang lainnya.
Bahkan ada juga TPS3R yang beberapa kali dibobol maling, sehingga meski bangunan baru pintu hanggarnya rusak dan tidak dapat ditutup, pintu kantor pun selalu terbuka meski tidak ada orang.
Diketahui pada pemberitaan yang lalu disebutkan menurut Kabid Pengolahan Sampah, Andriyani, pada tahun 2023 ada sepuluh titik bantuan dari Kementerian PUPR senilai 500 juta untuk membangun sarana dan prasarana TPS3R, satu lokasi dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Sementara pada september 2024 mendapat bantuan 16 lokasi TPS3R.
Dalam penelusuran di lapangan oleh tim media harianbrebes.com, disampaikan oleh Harjo KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang sekaligus sebagai ketua KMP (Kelompok Masyarakat Penyelenggara) di TPS3R Jaya Mandiri Desa Klampok, bahwa bantuan senilai 500 juta belum dimanfaatkan.
Bantuan yang didapat adalah aspirasi dewan RI berupa bangunan pengolahan sampah, peralatan dan kendaraan angkut.
Menurutnya, melalui KMP yang ditunjuk desa, bantuan disalurkan dan dijalankan. Sedangkan bantuan yang diterimanya adalah untuk tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada bulan Oktober, pencairan dilakukan dalam beberapa tahap, pertama 350 juta diperuntukan untuk bangunan dan fasilitas lain.
Tahap berikutnya 150 juta untuk alat-alat dan penunjang lainnya, “disitu ada 5 persen yang kami tunggu untuk operasional,” jelasnya pada 18/02/2025.
Namun begitu, meski belum dicairkan anggaran 5 persen untuk operasional, TPS3R Jaya Mandiri akan diusahakan beroperasi pada awal bulan ini, imbuhnya.
Sementara Rudi Hartono KPM dari Santun Asri Desa Pesantunan menerima bantuan ditahun 2023 berusaha beroperasi dengan biaya swadaya dan seadanya.
Dalam kegiatan pengolahannya Rudi menunjukan hasil pemilahan berupa seperti tanah dan menurutnya baik untuk media tanam.
Ada beberapa karung media tanam yang siap jual, menurutnya harga 10 ribu sekarung untuk tambahan biaya operasional.
“satu karung 10 ribu, tapi belum satupun hasil olahan sampah itu dibeli orang,” terangnya.
Setelahnya Rudi menunjukan residu dari sampah yang tidak dapat diolah, “itu tadinya sampah dua tosa, sekarang sedikit.” jelasnya sambil menunjuk tosa pribadinya.
“Kami menjalankan dengan biaya mandiri, bahkan saat awal diterima hanya gedung dan alat pilahnya saja, untuk alat angkut seperti tosa tidak ada,” ungkapnya.
Aktivis anti korupsi GNPK Slamet Abdul Dhofir menyayangkan hal tersebut, menurutnya semestinya bantuan harusnya bisa dinikmati masyarakat.
“semestinya kalau sudah siap segera dimanfaatkan, dan yang 5 persen segera dicairkan agar beroperasi,” jelasnya.
Lanjut menurutnya, setiap bantuan semestinya mengikuti petunjuk teknis.
“petunjuk teknis harus dijalankan dan jangan ada penyelewengan,” tutupnya.
duh berat, segeralah biar tidak mubazir