Pengadilan Keyakinan Demi Sebuah Rezim

o /

Oleh Akhmad Danial

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MASIH cerita tentang beberes ruang baca, saya kembali menemukan buku yang dikarang Almarhum AM Fatwa, yang meninggal beberapa waktu lalu. Buku ini cukup tebal (525 halaman) karena merupakan kisah perjalanan Fatwa saat “di kriminalisasi” oleh rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1980-an.

Fatwa divonis 18 tahun dalam putusan pengadilan yang dibacakan hakim pada 24 Desember 1985. Jika dihitung, harusnya Fatwa keluar penjara pada tahun 2003. Namun rezim yg memenjarakannya jatuh pada tahun 1998 dan rezim penggantinya membebaskan semua tahanan politik termasuk Fatwa melalui amnesti presiden.

Apa kesalahan Fatwa? Menurut hakim, Fatwa melakukan tindak pidana Subversi karena aktif menyampaikan khutbah dan ceramah yang isinya dianggap mendiskreditkan pemerintah Orde Baru, khususnya kritik-kritik Fatwa pada Presiden Soeharto.

Fatwa selaku tokoh Islam dianggap terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok ketika terjadi clash antara umat Islam dan aparat pemerintah. Fatwa dianggap sebagai provokator dan terlibat dalam Petisi 50 yang berupaya menyusun buku putih peristiwa itu.

Itu sejarah masa Orde Baru yang direkam buku terbitan Gramedia tahun 2000 (17 tahun lalu) itu. Saya hanya ingin pembaca melihat beberapa “kemiripan” situasi politik antara Umat Islam dengan pemerintah saat itu dengan situasi yang terjadi saat ini, ketika tuduhan makar ditebar dan bagaimana hukum digunakan untuk menjerat mereka yg kritis pada kekuasaan.

Dalam kata pengantar di buku itu, Bambang Widjojanto menulis ; “…pemberhalaan Pancasila dan UUD 45 menghalangi bahkan “membunuh” proses berdemokrasi. Tidak ada lagi diskursus terhadap PANCASILA dan UUD 1945. Segala perbedaan pendapat yang boleh jadi memperkaya pandangan atas Pancasila atau menantang konsep dan implementasi UUD 45 diharamkan. Rakyat yang punya sikap kritis disubversifkan, dituduh mau menggulingkan negara.

Pendeknya, pada waktu itu tidak ada ruang dimana demokrasi tumbuh secara alami dan wajar di negeri ini. Saat ini saya juga melihat betapa Pancasila digunakan untuk kepentingan politik penguasa lewat slogan “Pancasila dan NKRI harga mati!”.

Lebih jauh Bambang menulis; “Dalam kondisi represif seperti itu, berbagai tindakan AM Fatwa yang menantang kekuasaan guna menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar digolongkan sebagai tindakan yang bertujuan merongrong dan menyelewengkan ideologi Pancasila dan/atau haluan negara, merongrong kewibawaan pemerintah yang sah dan/atau aparatur negara, serta menebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, pertentangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas,” Kutipan ini membuat saya takjub pada fakta betapa miripnya tudingan itu dengan tudingan bahwa para pengkritik pemerintah saat ini adalah kelompok “penebar kebencian” yang mengganggu ketentraman bangsa.

Dalam kata pengantar kedua, pengamat militer Salim Said menyebut buku ini sebagai “…sebuah monumen yang dibangun oleh Fatwa untuk mengingatkan kita semua agar bersama-sama membangun sebuah sistem yang menghindarkan kita dari tindakan aniaya dan teror dari bangsa kita sendiri”, Terkait kasus Fatwa, Salim berpendapat bahwa yang diadili oleh rezim Orde Baru bukanlah aktifitas khutbah atau ceramah Fatwa serta keterlibatannya dalam kelompok Petisi 50. “Yang diadili…,” kata Salim, “…adalah pendiriannya, betapapun lembut pendirian itu disampaikan. Fatwa seorang Muslim yang baik, Ia hanya melaksanakan prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Justru prinsip seperti itulah yang menjadi musuh semua pemerintahan otoriter,” pertanyaannya, apakah saat ini Anda merasakan betapa pemerintahan saat ini begitu “memusuhi” para ulama, yang berprinsip amar ma’ruf nahi munkar, bahkan seperti Ustadz Abdul Shomad yang menyampaikan da’wahnya lewat cara yang ringan sehingga menarik minat jutaan orang?

Akhirnya, dalam buku itu Fatwa sendiri menjelaskan bahwa dalam pledooinya, dia sudah mengatakan bahwa umat Islam Indonesia tidaklah kecil peranannya dalam menegakkan Orde Baru. “Tapi sekarang saya harus menyadari, setelah Orde Lama tumbang dan kekuasaan pindah ke tangan Orde Baru, kekuasaan itu sendirilah yang menciptakan perbedaan perbedaan. Perbedaan bisa begitu tajam,sehingga mereka yang berjuang menegakkan kekuasaan baru dimungkinkan untuk tidak dapat menikmati kekuasaan yang ditegakkan. Itulah barangkali ironisnya umat Islam Indonesia, mayoritas rakyat kita.

Yang kita inginkan sebenarnya tidak lebih daripada bagaimana supaya demokrasi benar-benar ditegakkan menurut tatanan yang kita mengerti. Hanya saja yang masih sering terlupakan ialah bahwa demokrasi itu adalah politik, maka ia pun dilaksanakan menurut konsep politik pemegang kekuasaan,”

Tatanan yang dimengerti umat Islam dalam demokrasi adalah sistem yang tidak sepenuhnya liberal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karenanya, beberapa sikap Pemerintah yang bertendensi neo-liberal baik dari sisi sosial kemasyarakatan, politik ataupun ekonomi, tidak bisa diterima secara baik di sebagian kalangan Islam kritis yang menjalankan perintah Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

Persoalannya, apakah keyakinan itu akan diadili sebagaimana dilakukan Orde Baru atas Fatwa? Tampaknya, itulah yang terjadi sekarang.

LEAVE A REPLY