AJI : Masyarakat Sipil Belum Banyak Dilibatkan

o /

Semarang,Harianbrebes.com-Organisasi masyarakat sipil belum dilibatkan secara intensif dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Akibatnya pembangunan yang dijalankan belum memprioritaskan suara dari masyarakat sipil.

Hal itu terungkap dalam diskusi media yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang di Cafe John Dijkstra, Kota Lama, Kamis (8/2). Manajer Departemen Riset Tranparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mengatakan, masyarakat sipil dapat berpartisipasi menciptakan iklim demokrasi  yang kondusif dengan ikut mengontrol pemerintah, tapi peluang ikut mengontrol belum terbuka, sehingga menimbulkan adanya persepsi negatif.

“Indeksi Persepsi Korupsi Semarang ini turun. Seharusnya jadi peringatan untuk memperkuat aspek pencegahan dengan mengandeng  masyarakat sipil guna memberikan pelayanan publik yang baik kepada warga,” ungkap dia.

IPK Kota Semarang pada 2017 yang disurvei TII, turun enam peringkat dari peringkat tiga ke peringkat sembilan dari 11 kota.  Penurunan tersebut sebesar 1,1 dari 60 pada tahun 2015 menjadi 58,9 pada tahun 2017.

“Program pencegahan antikorupsi ternyata belum berjalan maksimal, sehingga perlu diinisiasi aksi integritas yang melibatkan
institusi bisnis yang melibatkan organisasi masyarakat sipil,” imbuh dia.

Rekomendasi Program Dalam diskusi terbatas tersebut melibatkan organisasi masyarakat sipil seperti LBH Semarang, LRC-KJHAM, Kompaks, LP2K Jawa Tengah dan KPK2KKN Jateng. Direktur Pattiro Semarang, Widi Nugroho mengatakan, lembaganya telah mengukur program anti korupsi tahun 2016-2017 di Kota Semarang dengan metode telaah dokumen, pengumpulan data dari media dan survei atau investigasi. Tiga  sektor yang ditelaah yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Secara umum program antikorupsi pada ketiga sektor itu belym berjalan secara optimal. Beberapa proyek dan program yang dikerjakan tak maksimal dan masih ada celah untuk korupsi,” ujar dia.
Pihaknya melihat potensi korupsi sektor pendidikan masih rendah. Namun, pada sektor kesehatan dan infrastruktur tergolong tinggi.

Pihaknya merekomendasikan kepada organisasi masyarakat sipil untuk mendampingi sektor tersebut pada program yang belum tersentuh. Di antaranya tentang dana bantuan operasional (BOS) dan penyelenggaraan Ujian Nasional pada bidang pendidikan. Kemudian advokasi sektor kesehatan dengan mendekati forum pengguna BPJS Kesehatan. Lalu untuk proyek infrastruktur perlu pendampingan pada masyarakat yang terdampak agar hak-hak dipenuhi, sehingga tidak menjadi korban pembangunan.

Ketua AJI Kota Semarang, Edi Faisol mengatakan, media memiliki peran untuk pengawasan dan mendorong organisasi sipil dalam mengawal kepentingan publik. Perlu sebuah forum bersama antara media dan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi kebijakan pemerintah.(Red-HB/Arkana/Hjnetwork)

LEAVE A REPLY