Banjir Brebes, PR Baru Jelang Kontestasi Pilgub

o /

Oleh : Ida Irfatul Adha
(Sekretaris Umum KPMDB Wilayah Jakarta 2015/2016)

MENJELANG perhelatan politik yang akan digelar pada pertengahan tahun 2018-2019. Tepatnya pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, akan ada banyak sosok yang mewarnai bursa pencalonan. Baik dari kalangan legislatif ataupun eksekutif, dari tataran pusat hingga daerah. Semua betarung dan saling berebut panggung dalam upaya merebut hati rakyat.

Dari mulai membagikan atribut kampanye, beradu visi misi antar sesama calon hingga belusukan ke daerah-daerah tempat pemilihan. Upaya tersebut sah-sah saja ketika dilakukan, namun ada banyak hal lain yang perlu diperhatikan selain itu. Misalnya saja, Apakah calon pemimpin mengerti tentang kebutuhan rakyat saat ini? Pertanyaan sederhana namun sangat fundamental.

Terlepas dari kondisi sosial politik menjelang pemilihan umum. Nampaknya rakyat Indonesia perlu mengheningkan cipta sejenak. Tentang apa yang dialami oleh negerinya belakangan ini. Bukan hanya penjajahan mental yang marak terjadi, akan tetapi bencana alam yang datang silih berganti. Kondisi alam yang kian mulai renta, membuat beberapa wilayah di sebagian besar Indonesia dilanda bencana alam. Seperti, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Hal ini yang akan menjadi bahan evaluasi bagi pemimpin baru jika nantinya terpilih.

Masih segar dalam ingatan kita, tentang peristiwa alam yang terjadi baru-baru ini. Brebes menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terkena bencana alam. Banjir melanda sebagian besar wilayah Brebes. Hujan yang terjadi berhari-hari mengakibatkan sungai pemali meluap, sehingga menjebol beberapa tanggul yang ada di titik-titik tertentu. Beberapa wilayah yang dilewati banjir yaitu ; kecamatan Jatibarang, kecamatan Brebes, dan kecamatan Wanasari. Kurang dari satu minggu masyarakat Brebes tekepung oleh banjir, kegiatan belajar mengajar serta aktifitas lainnya sempat lumpuh total. Ini merupakan kali ke-2 Brebes dilanda banjir besar, setelah tahun 2017 silam. Selain banjir, di sebagian wilayah Brebes Selatan juga megalami tanah longsor. Hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga air hujan yang telah memenuhi rongga akan menimbulkan pergeseran tanah. Pada akhirnya mengakibatkan longsor dan erosi tanah.

Bantuanpun datang dari berbagai pihak. Selain pemerintah daerah setempat, kabarnya beberapa relawan dan aktivis daerah juga sempat hadir di posko-posko pengungsian. Untuk sekedar memberikan bantuan finansial ataupun menghibur anak-anak korban banjir. Namun hal itu belum sepenuhnya meringankan beban para korban. Masyarakat Brebes butuh sosok pemimpin yang dapat mewujudkan aspirasi dan menuntaskan problematika yang ada di daerah mereka. Sosok sentral yang menjadi perhatian saat ini adalah dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Tanpa disebut namanya, tentu sebagian besar kalangan sudah mengetahuinya. Masyarakat Brebes tentu mengharapkan adanya solusi yang konkrit, guna menanggulangi atau bahkan mencegah bencana yang terjadi di setiap tahunnya.

Tentu, ini adalah tantangan baru bagi calon yang terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah nantinya. Mengingat bencana alam yang terjadi bukan murni faktor alam. Namun faktor antropogenik (alam dan manusia) juga sangat berpengaruh. Tingginya curah hujan merupakan faktor alam, namun rendahnya resapan air ke tanah akibat alih fungsi lahan dan bangunan merupakan faktor antropogenik. Penting diperhatikan bagi calon gubernur, agar nantinya dapat mencanangkan program kerja berbasis “Flood Plain Management”.

Tingkat kerawanan terhadap genangan di dataran banjir bervariasi, tergantung pada ketinggian permukaan tanah setempat. Dapat diketahui melaui peta kontur tanah serta melalui analisis hidrologi dan hidrolika, sehingga pembagian lahan di dataran banjir dapat dibedakan menurut tingkat kerawanannya. Dengan rencana tata kelola ruang yang lebih baik, maka risiko terjadinya bencana, kerusakan, dan kerugian akibat genangan banjir yang diderita oleh masyarakat dapat diminimalisir.

Selain rencana tata kelola ruang, upaya pendekatan Political-Ecology diharapkan menjadi solusi terhadap bencana yang terjadi. Mengingat adanya isu keterkaitan hulu-hilir dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Misalnya eksploitasi SDA atau industrialisasi yang dilakukan di wilayah hulu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah hilir. Padahal, pengelolaan SDA dari hulu ke hilir membutuhkan koordinasi serta keterpaduan. Isu relasi antar sektor juga menjadi penyebabnya. Pengelolaan hutan di kawasan hulu akan berdampak pada kondisi DAS, bahkan sampai ke wilayah pesisir.

Pengelolaan hutan yang kurang pas akan berdampak pada sedimentasi wilayah pesisir yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem terumbu karang dan ekosistem pesisir lain. Misalnya saja kasus proyek ekplorasi PLTPB yang ada di kawasan gunung slamet, Jawa Tengah. Seharusnya sudah dilakukan tindakan responsif dari pemerintah daerah setempat. Mengingat begitu banyak pihak yang merasa dirugikan atas terselenggaranya proyek tersebut.

Sekarang tinggal bagaimana strategi dalam memecahkan masalah ini. Perlunya membangun hubungan saling pengertian yang lebih harmonis serta menciptakan adanya suatu kerja sama dan saling percaya antara pemimpin dengan rakyat. Harapannya, semoga konsep ini berlaku bagi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nantinya. Siapapun yang akan menjadi sosok pemegang kekuasaan tertinggi.

Diharapkan dapat berkhidmat secara penuh dan tulus kepada rakyat, menjadi Problem Solver di tengah-tengah permasalahan yang mendera daerah ataupun rakyatnya, pada saat ini dan di masa yang akan datang.

LEAVE A REPLY