Terkait Isu Transparansi Di RSUD Brebes, Yang Jelas Bukan Masalah Keuangan

/

Brebes, Harianbrebes.com,- Beberapa orang yang mengaku gabungan dari Forum Kajian Masyarakat Brebes (FKMB), Aktifis Brebes Bersatu (ABB), dan Aktifis Brebes Tegal (ABT) mengadakan audensi di aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes, senin (2/9/2019) siang.

Peserta audensi yang di kordinatori oleh Moh. Subkhan ini menuntut polemik pembagian jasa pelayanan yang terjadi di RSUD Brebes ini untuk segera diselesaikan dan berharap ada pembenahan dan restrukturisasi Badan Pengawas BLUD RSUD Brebes.

Salah satu peserta audensi, Johan mengatakan bahwa di rumah sakit tersebut, banyak permasalahan seperti halnya permasalahan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada tahun-tahun sebelumnya, hingga yang terbaru yaitu polemik pembagian jasa pelayanan medis.

“Kami hanya akan menyampaikan bahwa dirumah sakit ini banyak permasalahan, dan kalau tidak segera diatasi maka jangan sampai permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan. Jangan sampai nantinya yang menjadi korban adalah pasien yang dalam hal ini masyarakat Brebes,” kata Johan.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Brebes, drg Oo Suprana mengatakan, permasalahan jamkesda meskipun pihak rumah sakit terlalu berat menanggung beban, karena Pemerintah Kabupaten Brebes terkadang telat membayar tagihan Jamkesda, akan tetapi pasien tetap terlayani dengan baik.

“Kita baru dibayar sampai (bulan) April, tetapi pelayanan tetap berjalan. Dari awalkan sudah saya bilang, pokoknya tetap dilayani dengan baik, yang penting aturan-aturannya dipenuhi,” ucap Oo saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Johan di aula RSUD Brebes.

Selain itu, Khaerudin pun menegaskan bahwa operasional di RSUD Brebes ini tidak disuport dalam hal operasional oleh Pemda Brebes, akan tetapi yang disuport adalah investasi.

“Misalnya, BPJS itu ada aturan mainnya. Disitu dalam hal pembagian rumah sakit dapat 62,5%, yang 37,5% itu untuk jasa. Dari 62,5% itu kami anggarkan untuk pegawai juga,” kata Khaerudin saat mendampingi Oo Suprana.

Sebagaimana ia sampaikan bahwa jasa pelayanan itu diwadahi oleh yang namanya remunisasi, dengan pola (sistemnya) dr Hana, dan dr Eko atau modifikasi, tapi menurut sistem dr Hana, modifikasi, dan macamnya itu hanya cara pembagiannya saja.

“Dengan cara Pak Hana sekalipun, ribut semua, jadi gak ada yang namanya cara Pak Hana, gak ada caranya Pak Eko, yang ada hanyalah cara komunikasi, modif dan sebagainya,” kata Khaerudin.

Terkait dengan jasa pelayanan yang diterapkan di RSUD Brebes, pihaknya pun secara terang menjelaskan anggaran yang dikeluarkan, seperti halnya untuk gaji pegawai BLUD, asuransi dan lain sebagainya.

“Gaji (semua pegawai) BLUD (di RSUD Brebes) itu sekitar 450 jutaan/bulan, ini perkiraan saja. Karena yang lebih tahu Wadir (Wakil Direktur) dan Bagian Keuangan,” jelasnya.

Sedangkan untuk asuransi seperti halnya BPJS Ketenagakerjaan sekitar 75 juta per bulan, lanjut Khaerudin, kalau BPJS Ketenagakerjaan ini naik berarti RSUD Brebes akan lebih banyak lagi pengeluarannya.

“Padahal, pendapatan rumah sakit mana naik? Rumah sakit ini drop, mulai bulan September 2018. Karena sistem rujukan berjenjang,” tandasnya.

Sistem rujukan BPJS menyatakan bahwa rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) itu harus dari rumah sakit terendah yakni dari tipe D, ke tipe C, dan seterusnya.

“Ini harus dipahami. Oleh karena ada sistem seperti itu sebagai gambaran saja, untuk rawat jalan yang biasanya sebelas ribu (pasien) sekarang turun lima ribu hingga enam ribu saja,” ungkapnya.

Drg Oo Suprana (Direktur RSUD Brebes), Khaerudin, dan Akp Harti (Kapolsek Brebes)

Khaerudin juga menambahkan bahwa dari pembagian 62,5% itu disamping untuk menggaji para pegawai juga untuk operasional lain, seperti halnya pembelian alat kesehatan, diklat dan lain sebagainya.

“Untuk pembelian alkes, diklat, dan investasi yang membuat kami bebannya sangat berat,” tambahnya.

Investasi tersebut, menurutnya untuk pembangunan RSUD Brebes tahap satu ditahun 2016 sebesar 25 milyar, tahap dua ditahun 2017 sebesar 25 milyar, kemudian pembelian Cityscan sebesar 5 milyar semua itu dari anggaran murni Blud RSUD Brebes, selain dibantu juga oleh anggaran APBD Brebes.

“Rumah sakit mana yang bisa membangun dirinya sendiri, justru bicara transparansi seperti ini saya senang, artinya kita terbantu juga,” jelasnya.

Pihaknya pun berterima kasih, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat seperti ini justru membuat pihak rumah sakit merasa diperhatikan.

“Terima kasih, karena kita merasa diperhatikan oleh orang lain, sehingga kita disini kerja bukan dilihat sendiri seakan akan benar sendiri. Kemudian terkait transparansi yang beredar diluar sana, yang jelas bukan masalah keuangan, tapi terkait pembagian jasa pelayanan,” ungkapnya lagi.

Kemudian, mengenai Banwas RSUD Brebes, pihaknya mengaku setiap bulannya mengadakan rapat bahkan sempat akan merestrukturisasi.

“Kemaren, sebenarnya dari Pak Direktur sudah menyuruh Pak Wadir karena leading sektoenya ada disana, untuk merubah anggota, ketua, sekertaris. Kan itu harus ada Perbubnya, kalau Perbubnya nanti diganti atau akan berubah tapi kalau tidak ada kepastian, ya inilah yang membuat kami bingung. Jadi disini kami kaya buah simalakama,” ucap Khaerudin yang selama acara berlangsung masih mendampingi Oo Suprana.

Peserta audensi sedang poto bersama pihak RSUD Brebes dan Kapolsek Brebes.

Bahkan pihaknya mengakan bahwa isu-isu yang beredar diluar mengenai pegawai yang akan dikeluarkan itu hanyalah isapan jempol belaka. Selama acara audensi berlangsung, puluhan anggota Polres Brebes tampak berjaga sehingga acara berjalan lancar, aman dan terkendali.

Selaku koordinator audensi, Moh. Subhan menyampaikan bahwa ketatangannya untuk bersama-sama mendorong agar permasalahan-permasalahan yang ada di RSUD untuk segera diselesaikan. “Kedatangan kami disini untuk mendorong agar rumah sakit yang merupakan pelayanan publik bisa betul-betul melayani masyarakat dengan baik,” tutup Subhan. (Gust)

LEAVE A REPLY