Mahasiswa UPS Geruduk Gedung DPRD Kota Tegal

o /

Kota Tegal, Harianbrebes.com,- Ratusan Mahasiswa Universitas Pancasakti(UPS) Tegal melalukan aksi terkait protes terhadap hasil Revisi Undang-Undang KPK. Aksi dimulai dengan longmarch dari UPS, menuju ke Gedung DPRD Kota Tegal. Jumat, (20/9).

Dengan membawa keranda bertuliskan duka cita kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahasiswa melakukan parade aksi dengan melakukan orasi, pembacaan sikap, dan nyanyian lagu kebangsaan.

Menyaksikan dari halaman Gedung DPRD dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Wakil Ketua DPRD, Habib Ali Zaenal Abidin menyaksikan simulasi aksi yang dilakukan ratusan Mahasiswa.

Aksi berbuntut pada kesepakatan antara Mahasiswa dengan DPRD Kota Tegal. Yaitu, DPRD mengaku siap untuk menyampaikan dan mengawal tuntutan Mahasiswa dengan mendatangi langsung pemerintah pusat.

“Kami wakil rakyat, berkewajiban untuk menampung, menyampaikan ke pusat. Maksimal hari Selasa akan saya sampaikan langsung ke Jakarta,” sampai Habib Ali.

Merespon jawaban ini, Koordinator Lapangan Aksi, Ilham. Menyampaikan akan datang kembali jika tuntutan tidak dilaksanakan seperti yang telah disepakati.

“Kesepakatan akan disampaikan maksimal hari Selasa. Jika belum disampaikan, maka kami akan kembali dengan jumlah massa lebih banyak,” tutur Ilham.

Sebelumnya, Ratusan Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal berkumpul untuk memadati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPS Tegal sebagai bentuk partisipasi dalam aksi penolakan terhadap Revisi UU KPK dalam bentuk petisi. Kamis, (19/9).

“Aksi ini merupakan hasil kajian dari kawan-kawan Mahasiswa, Keluarga Besar FISIP UPS. Untuk menyatakan aksi menolak terhadap revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan secara institusi dan kelembagaan,” ujarnya.

Sepakat dengan pernyataan Koordinator Umum. Dekan FISIP UPS juga memberikan dukungan untuk KPK sebagai kaum intelektual. Yaitu, memberikan dukungan kepada banyak pihak yang akan mengajukan Judicial Review untuk dicabutnya Revisi Undang-Undang ini.

“Kami memberikan kejelasan untuk menolak Revisi UU KPK dan mendukung pihak yang mengajukan Judicial Review ini berguna untuk mengingatkan pemerintah supaya tidak semerta-merta untuk memutuskan kebijakan yang merugikan banyak pihak,” sampainya di Ruangan Dekan saat ditemui LPM Prapanca usai aksi.

Aksi pada hari Kamis inilah yang akhirnya berbuntut turun jalan dengan membawa petisi hari kamis ditambah dengan pernyataan sikap dalam bentuk surat pernyataan. (Gust)

LEAVE A REPLY