Ada “Uang Pesaksen” Untuk Proses Pembebasan Lahan, Uang Apakah Itu?

o /

Brebes, Harianbrebes.com,- Seiring ditetapkannya Kabupaten Brebes sebagai kawasan industri, sejumlah investor berbondong-bondong melakukan investasi di wilayah penghasil bawang merah ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes sendiri sudah menyediakan lahan kurang lebih 5.500 hektar untuk Kawasan Industri Brebes (KIB).

“Pemkab Brebes menyediakan lahan kurang lebih 5.500 hektar untuk KIB,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Djoko Gunawan, saat ditemui wartawan dikantor DPPKAD Brebes, Jum’at, (27/9).

KIB yang sudah mulai berjalan ini ditandai dengan banyak pabrik-pabrik milik investor asing yang berdiri di sepanjang jalan Pantura Kabupaten Brebes, hingga di wilayah Kecamatan Kersana.

Tak terkecuali di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba yang diketahui dalam proses pengadaan lahannya tak luput dari keterlibatan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

Bahkan Kepala Desa Cimohong, Sodikin beserta perangkatnya disebut-sebut telah menerima uang pesaksen (kesaksian) dari proses jual beli lahan antara warga dan pihak investor.

“Kalau retribusi ke pemerintah desa itu belum ada (atas banyaknya investor masuk ke desanya). Pologoro juga tidak ada. Paling hanya uang pesaksen (kesaksian). Itupun yang kami terima hanya satu persen dari nilai jual beli lahan.” kata Sodikin saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (30/9).

Selain itu, ia mengakui, bahwa uang pesaksen itu tidak masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PADes), namun untuk kepala desa dan perangkatnya. Uang pesaksen itu untuk pihak pemerintah desa dalam menyaksikan proses jual beli lahan.

“Uang pesaksen itu untuk saya dan perangkat desa lainnya, dalam artian kesaksian proses jual beli lahan milik warga kepada pihak perusahaan,” imbuhnya.

Sekretaris Desa Cimohong, Castro membenarkan, awal investor datang untuk mencari lahan, pihak pemerintah desa tidak dilibatkan, hanya diminta menunjukkan peta lahan yang diperbolehkan untuk industri. Kemudian pemilik lahan atau warga dipanggil untuk mengikuti sosialisasi. Setelah itu baru disepakati harga lahan.

“Kami hanya menunjukkan lahan yang diperbolehkan untuk Industri, tapi pihak Investor ada yang membeli lahan melebihi dari yang sudah kami tunjukan sesuai peta,” ungkapnya sambil menunjukan gambar kepada wartawan.

Lahan salah satu Pabrik yang berbatasan dengan Saluran pembungan Kobong di Desa Cimohong.

Sebagai contoh, lanjutnya, saat pengadaan lahan milik salah satu perusahaan korea yang pabriknya sudah beroperasi, pemerintah desa menerima uang pesaksen sebanyak satu persen dari penjualan lahan sekitar 22 hektar dengan harga kisasan 200 ribu permeter persegi. Jika diakumulasikan, pihaknya mendapat uang pesaksen hingga ratusan juta rupiah dari harga yang disepakati.

“Itu tergantung perusahaannya, mau difasilitasi pemerintah desa atau langsung ke warga melalui mediator (calo) pengadaan lahan. Dan tergantung warganya juga mau memberikan kuasa kepada mediator apa pemerintah desa,” lanjutnya.

Kemudian, pihaknya menuturkan, harga lahan disini tergantung kesepakatan antara pemilik atau warga dengan pihak investor. Pada prinsipnya, pemerintah desa hanya memfasilitasi atas kuasa yang diberikan oleh warga dan tidak ada penggelembungan harga.

“Kepada warga kita tidak menggelembungkan atau menaikkan harga dengan investor. Setelah disepakati, itu ada uang pesaksen,” pungkasnya. (Gust).

LEAVE A REPLY