Soal Penanggulangan Kemiskinan, Perlu Gerakan Bersama

o /

Brebes, Harianbrebes.com,- Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Brebes merupakan masalah yang kompleks, sehingga perlu keterlibatan dan peran serta semua pihak baik yang ada didalam pemerintahan maupun elemen masyarakat termasuk masyarakat miskin itu sendiri.

Bupati Brebes, Idza Priyanti melalui Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan SDM, Masfuri pada rapat koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan di Operation Room, Selasa (15/10) menyampaikan sedikitnya ada dua permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes yakni masalah validitas data kemiskinan dan intergrasi program.

Di lapangan, lanjutnya, Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan ternyata masih bermasalah keakuratannya. Antara lain  masih ditemui adanya kesalahan data baik karena  inclusion ataupun exclusion error. Upaya perbaikan data melalui kegiatan verifikasi dan validasi DTKS yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Brebes baru 79 persen.

“Validitas data adalah modal besar untuk melangkah ke depan. Tidak saja untuk menyiapkan program di tahun mendatang, tapi juga untuk memberikan satu arahan, satu panduan, apa yang kurang dari pelaksanaan program,” tegasnya.

Harapannya, berbagai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan tepat sasaran.

Perlu diwadahi dalam suatu Peraturan Bupati untuk menciptakan sinergitas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan  yang mengacu pada satu data kemiskinan yang valid, cepat, tepat, efektif dan efesien.

” Alhamdulillah, Peraturan Bupati Brebes nomor 64 tahun 2019 tentang Sistem Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Brebes, hari ini kita luncurkan,” ucapnya.

Peraturan Bupati ini, sambungnya, merupakan sandaran hukum agar Perangkat Daerah dan instansi terkait mampu mewujudkan tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat, mudah diakses dan berkesinambungan. Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes dapat dilaksanakan secara integral, cepat, tepat efektif dan efesien, untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes.

Bupati mengatakan, dibentuknya Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk mengatur sistem pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data melalui sinkronisasi dan distribusi, verifikasi dan validasi, pengumpulan dan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Tujuannya, menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat, mudah diakses, dan berkesinambungan yang menjadi sumber data utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Kasubag Perlindungan Bagian Penanggulangan Kemiskinan Setda Kabupaten Brebes Nani Sumarti SIp menjelaskan rakor digelar sebagai evaluasi progam kegiatan pronangkis di setiap perangkat daerah

“Dan Launching Peraturan Bupati Brebes nomor 64 tahun 2019,” ujarnya.

Kegiatan tersebut, diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan dari organisasi masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Para Staf Ahli Bupati Brebes serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. (Hms/Gust)

LEAVE A REPLY