Ditanya Soal RUU KPK, Presma BEM ITB- AD Jakarta: Kami Memilih Judicial Revie

o /

Jakarta,- Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) baru mulai berlaku besok, 17 Oktober 2019. Sebulan lalu, Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 itu direvisi dan disahkan oleh DPR RI.

Menanggapi berlakunya UU KPK itu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta, Kardian, memilih untuk melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah itu dinilai pilihan yang tepat dalam menyikapi UU KPK.

Presiden Mahasiswa (Presma) ITB- AD Jakarta, Kardian, mengatakan bahwa akan mengonsolidasikan dengan BEM kampus lain untuk menempuh jalur konstitusi. Menurutnya, mengajukan Judicial Review merupakan kebijakan yang konkret.

“Kami memilih Judicial Review ke MK sebagai pilihan tepat, karena ada berapa tinjauan undang-undang yang menjadi kesepakatan kami bersama,” ujarnya di kampus ITB- AD, Rabu (16/10).

Sebelum menempuh langkah itu, Kardian terlebih dahulu bakal mengkaji UU KPK lebih mendalam. Menurutnya, dalam UU KPK ada beberapa poin yang berpihak kepada rakyat. Mahasiswa, akan pro terhadap UU KPK jika regulasi itu berpihak kepada rakyat.

“Kalau kita sebagai mahasiswa ITB – AD Jakarta sebenarnya tidak setuju ketika ada undang-undang yang memang itu tidak Pro terhadap rakyat. Tapi kalau memang undang-undang tersebut pro terhadap rakyat, kita sepakat dengan adanya UU itu,” tegasnya.

Hari ini BEM ITB AD Jakarta mengadakan diskusi yang membahas UU KPK yang bertajuk “Pro dan Kontra RUU KPK, Apakah Perpu Menjadi Solusi?”. Menurut Kardian, diskusi kali ini diadakan untuk mengedukasi mahasiswa soal UU KPK secara mendalam.

“Langkah pertama kita adalah kajian di internal kampus. Kami mencoba mengkaji UU KPK secara mendalam agar lebih menguasai regulasi itu,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah besok mahasiswa ITB- AD akan menggelar demonstrasi atau tidak, Kardian tidak dapat memastikan. Ia tidak menginstruksikan maupun melarang mahasiswa berdemo.

“Untuk sementara ini mungkin untuk besok tanggal 17, kami dari BEM enggak ada seruan atau larangan untuk melakukan aksi demonstrasi,” tutupnya. (*/ red-HB)

LEAVE A REPLY