Soal Basis Data Terpadu, Warga Miskin Juga Bisa Daftar Sendiri

/

Brebes, Harianbrebes.com,- Seluruh Program Perlindungan dan Bantuan Sosial yang bersifat Nasional sudah menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penggunaan BDT sendiri dimaksudkan agar keluarga kurang mampu bisa menerima manfaat berbagai program perlindungan sosial secara sekaligus.

Selain pendataan yang dilakukan petugas ditingkat Kelurahan/ Desa di Kabupaten Brebes, masyarakat miskin yang belum terdaftar di BDT, juga bisa mendaftarkan diri langsung kepada petugas verifikasi dan validasi BDT di Kelurahan atau Balai Desa setempat.

Menanggapi hal itu, Aktivis Pemerhati Sosial, Anom Panuluh mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya pernah mengusulkan kepada Bupati terkait BDT. Yang mendasari usulan itu, menurutnya, akibat kegagalan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Brebes mengakibatkan terjadinya program bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Salah satu contoh, kata Anom, pada saat verifikasi data BDT yang dilakukan oleh Kemensos pada th 2017 melalui Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

“Ketika kami kroscek mengambil sampel data yang telah diverifikasi oleh BKI, kami temukan banyaknya masyarakat mampu yang mendapatkan BPJS PBI. Bahkan ironisnya ada beberapa pegawai negeri sipil (PNS) juga mendapatkan BPJS PBI yang seharusnya itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu. Sehingga hasil pendataan BKI pada waktu itu angka kemiskinan Brebes justru naik berkisar 130 ribu,” kata Anom.

Menurutnya, atas dasar temuan-temuan tersebut, dirinya bersama rekan-rekannya kemudian mengusulkan kepada Bupati Brebes agar segera mungkin melakukan verifikasi BDT.

“Itu saya usul Tahun 2018. Pada saat itu Pak Djoko Gunawan masih di DPKAD, jaman Kadinsosnya Syamsul Komar K.,” kata Anom, Jumat, (18/10).

Anom menjelaskan, dirinya bersama rekan-rekannya mengusulkan agar menggunakan tenaga validasi data dari luar atau pihak ke tiga. Namun, kata Anom, dalam rangka pemberdayaan desa, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melibatkan tenaga dari unsur Desa karena anggarannya juga menggunakan Dana Desa.

“Saya katakan pada saat itu, gak papa asalkan sistem silang, jangan pamong desa A mendata di desa A,” tegasnya.

Karena sistem dan tekhnis yang diusulkan itu tidak dipakai maka Anom menegaskan, dirinya enggan dilibatkan dalam proses kegiatan verifikasi dan validasi BDT.

“Karena sudah bisa kami tebak hasilnya. Yang terang saja, validasi data tidak akan akurat karena cenderung subyektif secara psikologi dan kedekatan emosional,” imbuhnya.

Solusinya, lanjut Anom, kembali harus validasi ulang. Karena non sense, cerita pembangunan bila datanya saja belum akurat. Apalagi data ini juga digunakan untuk acuan pembagian BPJS PBI.

“Ini merugikan Pemda Brebes, karena data yang invalid kurang lebih 10 M/tahun APBD Brebes dibuang hanya untuk meng-cover pembiayaan layanan kesehatan untuk warga miskin,” lanjutnya.

Padahal, ujarnya, apabila dari 1,2 juta quota BPJS PBI (APBN) datanya sudah valid (benar), maka harusnya sudah tidak ada lagi warga miskin yang perlu dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Saat ini, setiap hari rata-tata ada 12 pasien yang masih mengajukan jaminan kesehatan dengan menggunakan anggaran APBD.

“Untuk soal keperluan BPJS PBI mestinya Dindukcapil juga bersinergi dengan Dinsos mengingat BPJS beracuan pada NIK,” tandasnya.

Disisi lain, Kepala Seksi Kelembagaan Dan Data, Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Warudin mengatakan pihaknya melakukan finalisasi data hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dulu yang dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT) sekarang dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dulunya per enam bulan melalui system SIKS NG yang sudah disediakan Kementerian Sosial.

“Verifikasi dan validasi BDT bisa dilaksanakan kapan saja, tapi finalisasinya tiga bulan sekali,” kata Warudin saat ditemui diruang kerjanya.

Sebenarnya, lanjutnya, pihak Dinsos Brebes sudah menyampaikan hal yang sama kepada operator di desa. Ini akan lebih maksimal kalau ada peran aktif dari masyarakat miskin itu sendiri.

“Baiknya, ada peran aktif dari dua arah, yaitu dari pihak desa yang pro aktif dengan turun ke lapangan untuk mendata masyarakat miskin dan permintaan masyarakat miskin untuk diusulkan dalam data. Perkara datanya masuk atau tidak di BDT itu kan ada di pusat karena sudah ada skoring data yang akan memfilter yang sangat penting petugas pencacah harus jujur mengisi isian formulir sesuai kondisi real orang yang data” imbuhnya.

Ia menegaskan, selain pendataan dilakukan petugas lapangan, masyarakat miskin yang belum terdata juga bisa mendaftarkan diri langsung kepada petugas atau operator di Kelurahan atau Balai Desa setempat.

“Di setiap kelurahan atau desa itu kan sudah ada petugas lapangannya sendiri yang sudah dibintek (bimbingan teknis). Untuk petugas desa, mereka ada insentifnya sendiri yang dianggarkan dari Dana Desa,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Peraturan Bupati Brebes nomor 64 tahun 2019 merupakan sandaran hukum agar Perangkat Daerah dan instansi terkait mampu mewujudkan tersedianya DTKS yang akurat, mudah diakses dan berkesinambungan.

Sehingga program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes dapat dilaksanakan secara integral, cepat, tepat efektif dan efesien, untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Brebes. (Gust)