KIP Provinsi Jateng: Pemerintah Desa Wajib Membentuk PPID

o /

Brebes, Harianbrebes,- Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada bulan April 2008, mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Pasalnya, Komisi Informasi Publik (KIP) sendiri dibentuk pada tahun 2010.

Demikian itu seperti halnya yang disampaikan, Anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah, Slamet Haryanto dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Pembentukan PPID Desa, Jum’at, (1/11), yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Brebes melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di ruang rapat operational room (OR) Sekretariat Daerah Brebes.

“Kami mendorong untuk Pemerintahan Desa melaksanakan UU keterbukaan informasi publik (KIP),” kata Slamet.

Didalam UU nomer 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomer 1 tahun 2018 itu, lanjutnya, seluruh badan publik khususnya pemerintahan desa diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta standar dan pelayanan operasionalnya untuk pelayanan informasi publik.

“Desa diwajibkan membentuk PPID, karena didalam ketentuan UU Desa dan peraturan KIP sendiri diwajibkan, bahkan dalam konteks pelayanan informasi publik pun desa itu diwajibkan membentuk yang namanya PPID,” tegasnya.

Terkait anggaran pembentukan PPID, menurutnya, itu bisa dianggarkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) masing-masing.

“Pastikan untuk dianggarkan karena PPID termasuk didalam Sistem Informasi Desa,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Brebes, Johari mengatakan, dengan terbentuknya PPID di desa akan meringankan beban Pemerintah Desa dalam menghadapi permintaan data maupun dokumen dari luar.

“Untuk di desa silahkan Kepala Desa membentuk PPID, karena dengan adanya PPID akan meringankan beban Kepala Desa dalam menghadapi permintaan data dan dokomen dari luar, baik dari rakyatnya sendiri maupun dari LSM atau Wartawan,” kata Johari dalam sambutannya.

Selain itu, Johari mengaku, PPID Utama di Kabupaten Brebes ini sudah berjalan sejak 2011, bahkan sudah tiga kali menyelesaikan sengketa informasi publik.

“Yang terakhir adalah permasalahan Dana Desa, sengketa permintaan informasi tentang Dana Desa,” tandasnya.

Pejabat publik yang memahami tentang pentingnya informasi bagi masyarakat, tentu akan beritikad baik dengan memberikan informasi yang tepat kepada setiap pemohon informasi. (Gust).

LEAVE A REPLY