Kejar Target WTP, Pemkab Brebes Lakukan Perbaikan Manajemen Aset

o /

Brebes, Harianbrebes.com,- Aset atau barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat. Ironisnya, walaupun memegang peranan penting, namun terkadang aset itu belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Padahal penatausahaan dan pelaporan aset sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan.

Penyajian yang baik dalam laporan
keuangan menunjukkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.
Dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam laporan keuangan itu setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian diberikan opini.

Di Kabupaten Brebes sendiri, penataan aset daerah hingga kini belum rampung, dan masih dilakukan pendataan oleh BPK, pendataan aset daerah di Kabupaten Brebes ini harus rampung di bulan Desember mendatang.

Pada tahun 2019 ini, audit manajemen aset telah dilakukan sejak bulan September, namun ada beberapa catatan atau rekomendasi.

Selama ini, Pemkab Brebes menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atau selalu mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahannya, karena aset milik Pemkab Brebes belum semuanya terdata.

Kepala Bidang Aset, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Brebes, Diding Suwandi saat ditemui wartawan menyatakan, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan rekomendasi oleh BPK untuk segera dilakukan perbaikan manajemen aset. Perbaikan manajemen aset ini harus selesai pada Desember nanti. Hingga kini, Rabu, (13/11), proses pendataan aset masih berlangsung.

Kelima OPD itu di antaranya, Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pengairan Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PSDA-TR), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora), serta Dinas Kesehatan (Dinkes). Namun, pendataan aset yang paling menguras tenaga adalah Dindikpora, terutama dengan sengketa tanah yang ditempati sekolah-sekolah.

“Ini tinggal Dindikpora yang asetnya ada 970 sekolah dan 17 UPTD. Karena tanah sekolah itu ada yang milik desa dengan bukti Leter C, dan jumlahnya hampir 90 persen dari 970 sekolah itu tanahnya milik desa. Tapi ada juga tanah milik Pemkab, milik wakaf,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku, saat ini tengah mencari solusi dengan BPK terkait dengan penggunaan tanah sekolah itu. Selama satu bulan setengah ini, BPK memelototi aset-aset milik Pemkab Brebes yang puluhan tahun tidak terdata dengan baik. Namun, pendataan difokuskan pada lima OPD yang besar. Pihaknya hanya bertugas melakukan verifikasi aset terhadap lima OPD tersebut.

“Selama 16 tahun itu memang aset Brebes itu tidak terjamah dan tidak terdata. Kami baru masuk tahun 2017 itu harus dihadapkan dengan masalah yang seperti ini. Tapi kami sangat salut dengan Pak Sekda (Djoko Gunawan-red) yang pro aktif dengan meminta OPD besar melakukan penataan aset,” pungkasnya. (EF/Gust)

LEAVE A REPLY