Fkui SBSI Anggap Nilai UMK 2020 Masih Dibawah KHL Buruh Brebes

o /

Brebes, Harianbrebes.com,- Setelah ditetapkannya besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2020 tiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Diketahui, besaran UMK 2020 Kabupaten Brebes naik menjadi Rp 1.807.614 dari UMK sebelumnya sebesar Rp 1.665.850.

Berikut peringkat besaran UMK 35 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah berdasarkan keputusan Gubernur nomer 560/58 tahun 2019;

Kota Semarang : Rp 2.715.000 Kabupaten Demak : Rp. 2.432.000 Kabupaten Kendal : Rp 2.261.775 Kabupaten Semarang : Rp 2.229.880,50
Kabupaten Kudus : Rp 2.218.451,95
Kabupaten Cilacap : Rp 2.158.327
Kota Pekalongan : Rp 2.072.000
Kabupaten Batang : Rp 2.061.700
Kabupaten Magelang : Rp 2.042.200
Kabupaten Jepara : Rp 2.040.000
Kota Salatiga : Rp 2.034.915,42
Kabupaten Pekalongan : Rp 2.018.161,27
Kabupaten Karanganyar : Rp 1.989.000
Kota Surakarta : Rp 1.956.200
Kabupaten Klaten : Rp 1.947.821,16
Kabupaten Boyolali : Rp 1.942.500
Kabupaten Purbalingga : Rp 1.940.800
Kabupaten Sukoharjo : Rp 1.938.000
Kota Tegal : Rp 1.925.000
Kabupaten Banyumas : Rp 1.900.000
Kabupaten Tegal : Rp 1.896.000
Kabupaten Pati : Rp 1.891.000
Kabupaten Wonosobo : Rp 1.859.000
Kota Magelang : Rp 1.853.000
Kabupaten Purworejo : Rp 1.845.000
Kabupaten Kebumen : Rp 1.835.000
Kabupaten Blora : Rp 1.834.000
Kabupaten Grobogan : Rp 1.830.000
Kabupaten Temanggung : Rp 1.825.200
Kabupaten Sragen : Rp 1.815.914,85
Kabupaten Pemalang : Rp 1.865.000
Kabupaten Brebes : Rp 1.807.614
Kabupaten Rembang : Rp 1.802.000
Kabupaten Wonogiri : Rp 1.797.000
Kabupaten Banjarnegara : Rp 1.748.000

Penetapan UMK 2020 itu mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Federasi Kontruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI SBSI) Brebes, Raharjo. Dimana, dirinya menilai besaran UMK tersebut masih dibawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh di Kabupaten Brebes. Menurutnya, seharusnya penetapan UMK Brebes bisa sampai angka Rp 2,1 juta.

“Dari awal kami sudah usulkan kenaikan UMK ada tambahan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan hanya berdasarkan PP 78 saja. Jika dihitung KHL, angkanya harusnya sampai Rp 2,1 juta,” kata Raharjo kepada Harianbrebes.com, Rabu (20/11/2019).

Angka UMK Rp 1,807 juta itu, menurutnya, baru bisa untuk buruh lajang. Jika diperuntukkan bagi buruh yang sudah berkeluarga, angka tersebut masih jauh dari harapan.

“Buruh di Brebes ini kan mayoritas merupakan buruh yang sudah berkeluarga. Kalau pun untuk buruh lajang, angka UMK Brebes 2020 itu sangat mepet untuk keperluan sehari-hari,” ungkapnya.

Padahal, lanjutnya, sebagai buruh harusnya ada selisih yang bisa ditabung untuk keperluan masa depan.

“Terlebih, dengan adanya penetapan Kawasan Industri Brebes (KIB), harusnya nilai UMK bisa ditambah. Kami menyayangkan kelompok buruh yang tak mau berkoordinasi dalam hal pengusulan nilai UMK ini,” ucapnya.

Dengan telah ditetapkannya UMK 2020 oleh Gubernur, maka seiring adanya penetapan KIB nantinya yang bisa dilakukan Fkui SBSI, kata Raharjo, adalah memastikan angka tersebut dipatuhi oleh para investor yang sudah ada maupun yang akan masuk ke Brebes.

“Implementasinya akan kita awasi. Jika nanti ada perusahaan yang membayar upah buruh di bawah standar UMK yang diberlakukan pemerintah, maka kami bersama serikat buruh lain akan lakukan demo, bahkan hal itu akan kita laporkan,” ancamnya.

Raharjo berharap, Bupati Brebes, Idza Priyanti lebih perhatian kepada warganya yang menjadi buruh, bukan kepada para investor semata. Selain itu, ia juga berharap usulan UMK 2021 mendatang bisa lebih menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan buruh di Kabupaten Brebes. (Gust)

LEAVE A REPLY