Menalar Urgensi Penghapusan Ujian Nasional Demi Keadilan Siswa, Guru dan Sekolah Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2596 K/PDT/2008 

Pekalongan, Harianbrebes.Com,- Ujian nasional adalah bentuk evaluasi pembelajaran tingkat nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menentukan hasil belajar siswa. Namun, dalam pelaksanaan ujian nasional berdampak negatif pada siswa, guru dan sekolah.

Jadi akhir-akhir ini telah ada wacana baru tentang penghapusan ujian nasional, itu dimulai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk menghapuskan ujian nasional pada tahun 2021.

Terutama jika kita memeriksa lebih lanjut bahwa upaya hukum untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional telah ada sejak tahun 2006 dan puncaknya pada tahun 2009 adalah keputusan Mahkamah Agung nomor: 2596 K / PDT / 2008 yang pada dasarnya mengharuskan pemerintah untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional sebelum menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk bertanya secara logis untuk memikirkan urgensi menghapuskan ujian nasional setelah keputusan Mahkamah Agung.

Dalam tulisan ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif berdasarkan fakta sosial yang terjadi berdasarkan alasan yuridis berdasarkan hukum dan peraturan yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan ujian nasional telah menuntut keadilan bagi siswa dalam memperoleh hak asasi mereka dalam memperoleh pendidikan yang telah disebutkan dalam UUD 1945 dan tidak sesuai dengan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, juga sebagai penyebab berbagai tekanan depresi yang berdampak pada pikiran mereka membuat siswa stres dan ingin bunuh diri.

Pelaksanaan ujian nasional juga telah mencabut keadilan bagi guru, di mana guru dalam mengajar mereka seharusnya mendidik siswa dengan baik dan mengembangkan naluri berpikir siswa mereka, dengan ujian nasional guru hanya melatih siswa untuk menghafal dan melakukan latihan yang mengarah ke ujian nasional.

Mengingat jugab pelaksanaan ujian nasional secara yuridis dalam keputusan Mahkamah Agung telah melanggar berbagai undang-undang dan peraturan tentang pendidikan di Indonesia.

Oleh karena itu, penghapusan ujian nasional akan memberikan kembali hak atas keadilan bagi siswa, guru dan sekolah sesuai dengan proporsi masing-masing. (*/Taufik)

 

*Oleh : Aan Winda Elyfia Azahro, Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN PEKALONGAN