Mudik, Ratusan Pekerja Asal Brebes Sempat Terdampar di Pelabuhan Bakheuni

/

Ratusan pekerja proyek asal Brebes yang bekerja di Dumai, Pekan Baru, Provinsi Riau yang sempat terdampar diareal luar pelabuhan Bakauheni, Lampung kini sudah kembali kekampung halamannya.

Sebagian besar para pekerja itu berasal dari beberapa desa di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Mereka bekerja selama 2 bulan hingga masa kontrak kerja habis.

Berdasarkan penelusuran HB.com, karena wabah covid-19, kami harus mengurusi surat izin jalan terlebih dari wilayah setempat, dan baru bisa berangkat Rabu 12 Mei 2020 malam. Dan pada tanggal 17 Mei 2020, mereka tiba di area pelabuhan penyeberangan Bakaheuni.

Kemudian, mereka diharuskan menjalani tes kesehatan di posko covid 19 yang berada di pelabuhan tersebut. Bahkan mereka diminta untuk mengeluarkan biaya hingga 350 ribu rupiah untuk tes kesehatan.

Antara bingung harus bagaimana dan belum tahu kapan akan dilaksanakan tes tersebut, mereka pun akhirnya menunggu hingga bermalam di tempat terbuka (sekitar Posko pelabuhan tersebut).

Buruknya penanganan virus corona atau Covid-19 itu pun disesalkan para penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Bahkan sejumlah pekerja itu sempat protes saat ditarik biaya rapid test Rp 350 ribu per orang oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang, Lampung.

Salah satunya adalah Muhtadi, pekerja proyek di Dumai, Provinsi Riau yang telah selesai kontraknya. Muhtadi mengatakan, ada 235 warga Brebes termasuk dirinya yang sebelumnya tersendat saat akan pulang kampung.

Mereka pulang kampung lantaran sudah habis kontrak pekerjaan di Dumai, Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu. Kepulangannya disambut Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Banjarharjo, sejumlah Pengurus dan anggota PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Banjarharjo serta Petugas Dinas Perhubungan Brebes.

“Akhirnya kami bisa tiba di kampung halaman setelah sebelumnya kami memposting di media sosial terkait keberadaan kami di Pelabuhan Bakauheni. Kemudian Pemkab Brebes menghubungi kami untuk menceritakan kendala tersebut,” katanya, Selasa (19/5).

Muhtadi mengaku, saat hendak menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, harus ada protokol kesehatan yang harus dilakukan, yakni mengikuti rapid test dan dimintai biaya Rp 350 ribu. Jika tidak mengikuti protokol tersebut, maka tidak diperbolehkan menyeberang.

“Kami menunggu seharian di sana (Pelabuhan Bakauheni, Red) menunggu keringanan dari pemerintah untuk kepulangan kami ke Brebes. Kami memang keberatan diminta membayar Rp 350 ribu untuk rapid test,” lanjut Muhtadi yang juga sebagai koordinator kumpulan pekerja tersebut.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Brebes, M. Reza Prisman mengungkapkan, gelombang kepulangan warga Brebes tersebut terbagi menjadi 3 kloter. Yakni kloter pertama sebanyak 45 orang, kloter kedua 95 orang dan kloter ketiga 95 orang. Mereka dijemput Dinas Perhubungan di Exit Tol Pejagan, setelah dijemput oleh dari Kementerian Perhubungan.

“Ada 235 warga Brebes yang pulang hampir bersamaan. Mereka difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan dengan naik bus dari Pelabuhan Merak. Mereka pekerja dari Dumai dan Bengkulu yang sudah selesai masa kontrak, maka mereka pulang kampung,” kata Reza.

Reza menerangkan, sebelumnya mereka sempat beberapa kali terhambat di pos pemeriksaan Covid-19 di wilayah sepanjang perjalanan menuju Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung. Mereka sempat tertahan di Pelabuhan Bakauheni karena keterbatasan kapal, miss informasi, dan biaya rapid test yang memberatkan.

“Akhirnya mereka dipulangkan dengan bantuan Gubernur Jawa Tengah dan Pemkab Brebes yang aktif selalu berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di Provinsi Lampung. Kementerian perhubungan membantu bus mudik gratis dari Terminal Terpadu Merak sampai ke Brebes,” terangnya.

Reza mengungkapkan, sebagai pengganti protokol kesehatan melalui rapid test yang dimintai biaya cukup besar, para pekerja harus mengantongi sejumlah surat persyaratan. Di antaranya, surat keterangan dari perusahaan bahwa kontrak pekerjaan telah selesai, surat keterangan sehat oleh dokter di mana mereka diberangkatkan, dan surat keterangan dari kepolisian.

“Serta harus ada surat keterangan dari gugus tugas di wilayah keberangkatan atau Bakauheni. Mereka memang terkendala karena biaya rapid test yang mahal,” sambungnya. (*/Gust)