Gus Iqbal; New Normal Ini Jangan Hanya Mengatur Aspek Ekonomi Saja

/

Brebes, Harianbrebes.com,- Wacana pemberlakuan kenormalan baru (new normal) menyikapi perkembangan pandemik Covid-19 oleh pemerintah dinilai belum menyeluruh. Pasalnya, masih hanya memberatkan pada sektor ekonomi semata, namun tidak menyentuh aspek vital lain seperti sektor pendidikan. Kalangan pendidikan nonformal seperti pesantren, hingga kini masih mengalami kebimbangan terkait dengan kebijakan tersebut.

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Brebes mendesak pemerintah untuk memperhatikan kelangsungan aktivitas pendidikan di pondok pesantren dalam menghadapi kenormalan baru. Selain kebutuhan regulasi protokol kesehatan khusus, juga ketersediaan anggaran untuk pemenuhan infrastrukturnya.

“New nomal ini jangan hanya mengatur aspek ekonomi saja, tapi juga harus menyeluruh, termasuk pendidikan di pesantren. Pemerintah, termasuk Pemkab Brebes harus memperhatikan kesiapannya jika new normal ini diberlakukan. Di Brebes saja ada ratusan pesantren dengan puluhan ribu santri,” tandas Sekretaris FPKB DPRD Brebes, M Iqbal Tanjung, Kamis (28/5).

Dia menyebut, dari data saat ini ada 124 ponpes di Brebes yang mayoritas masih tradisional atau salaf. Saat ini, mereka menghadapi kebingungan terkait dengan kebijakan pemerintah meliburkan aktivitas pendidikan sampai kapan. Jika harus dengan pendidikan jarak jauh atau via daring, hampir dipastikan akan sulit dilakukan. Karena sistem pendidikan pesantren tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik budi pekerti melalui pembiasaan aktivitas sehari-hari santri.

“Lagi pula, tidak semua pesantren itu ada fasilitas pendidikan formalnya. Banyak juga yang salaf, ngaji agama langsung dari kiai atau ustadz, ini tidak semua bisa kalau lewat virtual semata. Begitupun kalau diliburkan sampai Desember saja, ini bisa mengancam keberlangsungan pondok, mungkin banyak yang tutup karena di sana tidak ada BOS seperti sekolah formal,” katanya.

Namun, lanjut Iqbal, jika new normal diberlakukan dan santri kembali ke pesantren seperti biasa, juga sangat menghawatirkan. Karena kehidupan di pesantren itu masih minim infrastruktur yang mendukung untuk protokol kesehatan, seperti physical distancing.

“Satu kamar saja bisa 10 sampai 20 anak lebih, satu kolam wudhu juga untuk bersama-sama, bahkan kadang makan pun satu nampan ramai-ramai. Ini juga kan kalau tidak diatur bisa membahayakan, makanya pemerintah harus memperhatikan masalah kebutuhan infrastuktur ini agar pesantren tidak menjadi klaster penyebaran covid-19,” tegas Iqbal.

Dia melanjutkan, sejatinya pesantren bisa menjadi lingkungan yang paling steril untuk karantina jika siswa tidak diliburkan. Namun saat ini, banyak santri yang pulang kampung sehingga harus diperhatikan saat mereka kembali ke pondok.

“Nah, pemkab harus memfasilitasi rapid test kepada santri dan guru. Pesantren harus memiliki sarana medis, ruang isolasi dan protokol yang lebih khusus lagi. Jangan sampai nasib pesantren kita pada tutup karena diabaikan, tanpa ada perhatian,” tutup salah satu pengasuh Ponpes Modern Al Falah Jatirokeh ini. (*/Gust)