Mahasiswa Sayangkan Pemkab Brebes Tak Miliki Saham di PT KIW

o /

Brebes, Harianbrebes.com,- Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa Kawal Brebes (MKB) beraudensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dengan tema “Menakar Kesiapan Pemerintah Terhadap Pembangunan Nasional Kawasan Industri Brebes (KIB)” di ruang rapat Sekda Kabupaten Brebes.

Puluhan Mahasiswa Eksternal dan Internal Kampus yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Universitas Peradaban Bumiayu bergerak dalam satu koalisi MKB bertujuan untuk mengawal adanya KIB dari permasalahan pembebasan lahan, ekonomi, sampai dengan pendidikan.

Demikian itu seperti halnya yang disampaikan Ketua GMNI Kabupaten Brebes, Jefri Saputra yang mengatakan, permasalahan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Pemkab Brebes.

“Hasilnya kita sudah punya informasi, artinya kita sudah punya bahan, bahwa kita akan kawal. Sebagaimana Pemkab sudah menyampaikan materi dari berbagai aspek mulai pendidikan, ekonomi hingga pembebasan lahan kepada kita, maka kenyataannya dilapangan seperti apa nanti akan kita kawal juga sampai dilapangan,” ungkap Jefri.

Seperti halnya terkait saham, menurutnya, Mahasiswa Umus ini menyayangkan Pemkab Brebes tidak memiliki saham di PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW).

“Dengan adanya KIB ini, artinya Brebes harus mendapatkan saham, kenapa kok yang mendapatkan hanya Kabupaten lain? Kenapa Brebes yang dijadikan Kawasan Industri justru tidak? Itu tadi yang saya tanyakan dan menurut perwakilan dari Pemkab Brebes, itu prosesnya panjang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda) Brebes, Edy Kusmartono menjelaskan, untuk bisa dapat saham tersebut ada mekanisme dan aturannya. Apalagi yang masuk kesini kan BUMN yang sudah berdiri, bukan perusahaan bentukan baru.

“Untuk bisa merubah komposisi saham harus lewat DPR, karena ini BUMN, dan prosesnya panjang. Tidak bisa langsung minta saham sekian. Kan sudah saya jelaskan, prosesnya panjang. Makanya, kita tawarkan skema yang lain dimana Pemkab dan masyarakat bisa ikut andil. Dan itu sedang dibahas di legalnya KIW,” jelasnya. (Gust)