Pernyataan Sikap DPC GMNI Brebes Terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja

o /


Brebes,- Undang Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja sejatinya merupakan satu kebijakan pemerintah guna memangkas panjangnya Birokrasi. Sehingga proses perciptaan lapangan kerja dapat berjalan dengan optimal. Namun, faktanya banyak pasal-pasal yang cenderung berpihak pada investor. Pada titik ini, jelas Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi besar merugikan rakyat Indonesia.

Apabila Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan, artinya negara sudah semakin jauh dari amanat konstitusi dan cita-cita proklamasi. Tujuan mulia negara membuat UU Omnibuslaw, dengan itikad negara hadir menolong rakyatnya. Namun faktanya, Omnibuslaw justru semakin menunjukkan tendensi negara yang terlalu berpihak pada investor.

Dilihat dari banyak pasal yang hanya menguntungkan investor itu menunjukkan bahwa negara abai terhadap rakyat Indonesia bahkan bisa mengancam kerusakan Indonesia apabila Omnibuslaw ini di sahkan, artinya negara sudah semakin jauh dari rel cita cita Pancasila. Dimana tertulis jelas pada sila ke lima yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dalam hal perumusan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut, Kami DPC GMNI Brebes melihat banyak sekali persoalan yang akan timbul apabila Omnibus Law disahkan, khususnya pada Kluster Tenaga Kerja (Buruh). Tentu hal ini akan sangat merugikan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka atas dasar itu, DPC GMNI Brebes menyatakan sikap:

1. Menolak dengan keras pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja
2. Mendukung aksi mogok kerja nasional,
3. UU Cipta Kerja sejatinya akan menghisap dan menghilangkan hak-hak buruh dan pekerja,
4. Mengancam adanya exsploitasi atau kerja rodi bagi buruh dan pekerja
5. UU Cipta Kerja dinilai merupakan produk hukum yang melanggar konstitusi.

Demikian pernyataan sikap DPC GMNI Kabupaten Brebes. Terimakasih.

* Jefri Sapitra, (6/10).

(Gust).