 |
| Puluhan mahasiswa UIN Walisongo membubuhkan tanda tangan penolakan kebijakan rektor, Selasa (27/10/2015). |
Semarang, Harian Jateng – Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang hari ini, Selasa (27/10/2015) melakukan aksi pembubuhan tanda tangan di depan gedung Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Labdakom).
Aksi ini dilakukan sebagai aksi protes mahasiswa atas kebijakan Rektor UIN Walisongo yang akan mengalihfungsikan Labdakom sebagai kantor fakultas baru, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP).
Kebijakan Rektor ini dinilai tidak pro dengan mahasiswa. Merespon hal itu, banyak mahasiswa menolak hal tersebut. Robert Ahmad, Ketua DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menentang kebijakan Rektor UIN Walisongo Semarang tersebut.
“Semua mahasiswa dan organisasi mahasiswa (Ormawa) kena dampaknya karena tidak lagi bisa melakukan kegiatan di Audirorium Labdakom. Tuntutan kita (mahasiswa) agar tidak hanya kebijakan, tidak hanya merugikan , tapi beri solusi,” ujar dia.
Dia juga menegaskan, ini baru langkah awal, langkah selanjutnya, Selasa (3/10/2015) akan mengadakan audiensi dengan pihak dekanat untuk menggali informasi lebih dalam.
“Apakah tidak bisa menggunakan ruangan lain misalnya di kampus satu yang masih banyak ruangan?,” keluhnya.
Kebijakan ini juga memunculkan persoalan kegiatan mahasiswa yang mau dibawa kemana jika tidak ada solusi yang jelas.
Muhammad Subkhi, Direktur Walisonngo TV (Televisi Komunitas Kampus) menyayangkan kebijakan tersebut.
“Kebijakan ini merupakan keputusan dari retor meskipun belum ada solusi yang jelas. Tapi mau bagaimana lagi, yang jelas kita harus tetap berkreasi,” tegasnya.
Syaikhu Luthfi, Lurah Teater Wadas UIN Walisongo juga menentang hal itu. “Kebijakan ini terkesan dipaksakan,” ujar dia.
Kebijakan ini, lanjut dia, seolah menunjukkan bahwa kampus belum siap untuk bertransformasi menjadi UIN Walisongo Semarang.
“Semua seolah dipaksakan, kampus kita seolah sedang Onani Kebijakan, kebijakan-kebijakan yang belum waktunya keluar, dipaksa keluar dan tergesa-gesa sehingga banyak pihak yang merasa di rugikan dengan kebijakan tersebut” ujarnya.
Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak kampus mengenai hal itu. Padahal, mahasiswa secara tegas menolak kebijakan tersebut. (Red-HJ33/Foto: Ik/Harian Jateng).
